Inilah Rekomendasi Muhammadiyah Terkait Vaksin Covid-19

YOGYAKARTA — Ketegasan dan kesantunan sangat dijunjung tinggi Muhammadiyah. Hal itu kembali diperlihatkan ketika menerima Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (5/1). Tujuan kedatangan Menkes adalah minta masukan terkait penanganan Covid-19, khususnya tentang vaksin.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center), ‘Aisyiyah, dan seluruh organi persyarikatan sampai bawah, baik gerak keagamaan maupun kesehatan. Dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah pakar epidemologi dan kesehatan, juga aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Advertisement

Scroll To Continue with Content

Kemenkes harus memastikan kebijakan yang benar dalam menangani Covid-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi seluruh rumah sakit, betapa beratnya beban menghadapi pandemi ini. Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerjasama secara serius dan tersistem.

DIKECAM BERBAGAI PIHAK: Tragedi Penembakan di Masjid Al-Noor dan Lindwood Christchurch Selandia Baru

Mengenai vaksin, menurut Haedar, merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19. Karena itu Menkes dan pemerintah harus seksama disertai keterbukaan, khususnya menyangkut keamanan dan kehalalan.

Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman dan Ketua MCCC Agus Samsudin menegaskan,  Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi. Tapi, itu dilakukan setelah semua kaidah keamanan, keefektifan, dan kehalalan terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Rekomendasi Muhammadiyah Terkait Vaksin

Muhammadiyah Tingkatkan Mutu PTM di Era Revolusi Industri 4.0

1. Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.
2. Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.
3. Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi, dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pascavaksinasi.
4. Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama menyukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
5. Walaupun telah dilakukan vaksinasi diharapkan kepada masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment). (hr)

Berita diolah dari muhammadiyah.or.id