YOGYA – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY menyelenggarakan Sekolah Sistem Kepemiluan, Selasa (20/6). Kegiatan di Gedung PWM DIY ini diikuti 20 peserta dari Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Mereka berencana mengikuti seleksi KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten.

Empat narasumber yang dihadirkan dalam acara daring dan luring ini adalah Pramono U. Thanthawi, S.Ag., M.A. (anggota Komnas HAM, Komisioner KPU 2017-2022), Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.A. (dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mantan Ketua Bawaslu RI), Hamdan Kurniawan, S.I.P., M.A. (Ketua KPU DIY), dan Drs. Farid B. Siswantoro, M.I.P. (Ketua LHKP PWM DIY, Ketua Komite Disabilitas DIY).

Menurut Ketua PWM DIY, Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, S.Ag., M.A., pemilu menjadi satu dari sekian peran kebangsaan yang bisa diambil oleh persyarikatan. Ia mengimbau, peran tersebut dijadikan sebagai arus utama, agar Muhammadiyah betul-betul memiliki peran-peran strategis dan penting untuk keberlangsungan demokrasi dan negara.

“Selamat kepada para kader dan peserta untuk kemudian berkiprah kepada dunia politik. Tentu, bapak dan ibu semuanya sudah paham bahwa Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol,” kata Ikhwan.

Hasil Muktamar 44 di Jakarta tahun 2000 adalah tentang bagaimana peran Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat 6 poin dan salah satu poinnya adalah dalam percaturan politik, kader diharapkan membawa maslahah, ishlah, dan ihsan.

“Sekolah system pemilu ini menjadi modal kita semuanya. PWM DIY berharap dengan memohon kepada Allah SWT, apa yang menjadi upaya ini diringankan olehNya,” harap Ikhwan.

Sementara itu, Ketua LHKP PWM DIY Farid Bambang Siswantoro mengatakan, kader persyarikatan diharuskan memberi kontribusi optimal kepada negara sebagai bentuk wawasan kebangsaan.

Kegiatan ini, katanya, sebagai bentuk dukungan dari Muhammadiyah yang notabene ikut mendirikan Republik Indonesia, dengan mengirimkan putra dan putri terbaiknya untuk berkiprah ke beberapa tempat, khususnya KPU dan Bawaslu.

Mengingat kader persyarikatan cukup banyak, maka LHKP memandang perlu memberikan pembekalan kepada mereka.

“Para pembicara kita hadirkan untuk memberikan masukan kepada peserta, bukan hanya yang sifatnya teknis operasional, juga mengetahui nilai demokrasi seperti apa dan membawa misi profetik seperti yang diemban oleh persyarikatan,” harapnya. (*)

Wartawan: Dzikril Firmansyah