Para Tokoh Mengkritisi Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali

YOGYA – Menanggapi PPKM Darurat Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 (perpanjangan selama 5 hari), berikut beberapa komentar yang muncul dalam Diskusi Publik “Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal?” diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah secara online, Rabu (21/7) malam.

Dr. Yono Reksoprodjo: Problem penerapan PPKM terletak di kordinasi antarunit dan komunikasi pemerintah kepada publik.

Dr. H. Busyro Muqoddas: Seharusnya berhasil, karena modalitas sosial dan budaya di tingkat prakarsa warga sipil sudah berlangsung penuh solidaritas. Ini tinggal bagaimana pemerintah menangkap semangat gotong royong yang Pancasilais tersebut.

Didit Ratam (Satgas Covid-19 BNPB): Penerapan PPKM masih terganjal masalah klasik yaitu fasilitas kesehatan dan SDM (nakes). Jadi perlu ada rintisan jangka panjang berikutnya dengan menyiapkan dua hal itu.

Agus Syamsudin (Ketua MCCC PP Muhammadiyah): Sistem mitigasi nasional masih belum mampu mendukung dan mengakomodir prakarsa masyarakat sipil terkait pengereman penyebaran Covid-19. Pertanyaan pentingnya, siapa yang pegang manajemen krisis pandemi?

Dr. Pandu Riono: Kita belum punya road map penanganan krisis akibat pandemi. Jadi kebijakan masih bersifat reaktif dan ad-hoc. Harusnya kunci utama terletak di pengendalian penularan. Jadi pemerintah harus berinvestasi ke sektor hulu.

Dr. Rimawan Pradiptyo (FEB UGM dan Sonjo): Kesehatan dan keselamatan jiwa warga adalah prioritas. Tidak relevan bicara pertumbuhan ekonomi dan investasi sementara daya bertahan hidup warga sangat rentan. Pemerintah harus ikuti sains, bukan politik kepentingan.

Arif Jamali Muis (MCCC PWM DIY) : Keselamatan jiwa warga harus jadi prioritas barometer regulasi.

Taufik AR (FPRB DIY): Banyak target PPKM belum terealisasi. PPKM belum sampai 20% mengerem mobilitas. Komunikasi risiko pada brand regulasi harus dipertimbangkan supaya tidak membingungkan warga.

Bachtiar Dwi Kurniawan: Pengalaman Muhammadiyah melalui program ketahanan ekonomi keluarga (program Getapak) betapa pentingnya pendampingan. Distribusi dukungan pemerintah terhadap ketahanan ekonomi masyarakat tergantung pada pendampingan.

Corona Rintawan (MCCC PP Muhammadiyah): Konsep mitigasi dan manajemen krisis harusnya satu visi yakni tegas untuk mengutamakan keselamatan jiwa warga masyarakat. Pemerintah belum tegas menghadapi hoaks yang merugikan mitigasi dan tingkat kepercayaan publik.

Sitti Aisyah Sahidu: PPKM harus dibarengi dengan keberhasilan pelaksanaan vaksinasi. (*)

Wartawan: Mayda Dwi
Editor: Heru Prasetya