JAKARTA – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menilai tepat keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali hingga 25 Juli 2021.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Darurat tersebut. PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk 27 provinsi lainnya.

Instruksi tersebut mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

“Keputusan Pemerintah memperpanjang PPKM sudah tepat,” terang Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu (21/7).

Dalam rilis yang diterima mediamu.com, Mu’ti mengatakan, PPKM yang diberlakukan selama tiga pekan belum cukup mengurangi penularan dan dampak kesehatan secara signifikan.

Bagi Mu’ti, keberhasilan PPKM ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dan konsistensi aparat. “Pemberlakuan PPKM harus diberlakukan untuk semua pihak,” kata Abdul Mu’ti.

Mu’ti berharap, kebijakan PPKM ini bisa disosialisasikan dan dikomunikasikan secara lebih intensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. “Tidak hanya umat Islam. Jangan sampai muncul kesan kegagalan PPKM karena umat Islam,” tandas Mu’ti.

Pemberlakuan PPKM, dikatakan Abdul Mu’ti, harus diberlakukan untuk semua pihak. “Misalnya, terkait perjalanan dan kedatangan berbagai pihak dari luar negeri, terutama sinyalemen adanya tenaga kerja asing yang masuk dari negara tertentu,” tuturnya.

Kata Mu’ti, diperlukan pendekatan yang humanis persuasif. “Pendekatan yang prosedural dan kaku sudah harus diakhiri,” sambungnya.

Selain itu, untuk establishment, Mu’ti meminta agar program bantuan sosial dari pemerintah segera disalurkan secepatnya. “Ini juga untuk menjamin masyarakat tetap terpenuhi kebutuhan pokok,” tandasnya.

Bagi Mu’ti, vaksinasi juga perlu dilakukan akselerasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak. ()*

Wartawan/Editor: Affan Safani Adham