SLEMAN — Penanganan radikalisme di kampus jangan disamakan. Dan, penanganan terorisme tidak bisa digeneralisasi dan ditangani dengan cara instan dan sama.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr H Haedar Nashir, MSi, di depan 137 orang peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemahasiswaan dari 103 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Hotel Grand Quality, Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta, Kamis (8/11/2018).

Kegiatan yang berlangsung hingga 10 November 2018 terlaksana atas kerjasama antara UAD Yogyakarta dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Bertemakan menyiapkan generasi muda berkemajuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar spirit pembinaan kemahasiswaan dan alumni PTMA, menyusun ruang lingkup panduan serta standar pembinaan kemahasiswaan dan alumni PTMA.

“Di lingkungan perguruan tinggi Kemenristek Dikti maupun di lembaga negara sampai komponen bangsa, perlu lebih seksama dengan isu dan wacana dan sekaligus juga kesimpulan mengenai radikalisme di kampus,” ujar Haedar Nashir.

Radikalisme memang ada di banyak tempat dan bisa di kampus. “Jika betul ada radikalisme di kampus  yang membahayakan, maka cara penanganannya itu perlu betul-betul seksama,” tandas Haedar Nashir.

Di depan wakil pimpinan PTMA bidang kemahasiswaan dan alumni serta Kepala Biro/Direktur Kemahasiswaan PTMA se-Indonesia, Haedar mengingatkan, agar jangan mudah mengambil kesimpulan dengan menyederhanakan dan menyamaratakan persoalan.

“Nanti kesimpulannya kampus sebagai sarang radikal,” tandas Haedar yang menyampaikan banyak isu yang perlu direspon secara akademik agar bisa membawa kemajuan PTMA.

Untuk pencegahan dan penanganan radikalisme ini, menurut Haedar Nashir, perlu kerjasama antara berbagai pihak. “Harus  ada suasana pendekatan yang moderat,” kata Haedar.

Tentang kondisi perguruan tinggi dan kampus-kampus di negeri kita ini, justru menjadi tempat persemaian kader-kader bangsa yang terbaik, bukan sebagai tempat dan benih radikalisme.

Bagi Haedar, Muhammadiyah sejak awal sudah melakukan pendekatan lewat al-Islam dan Kemuhamadiyahan. Juga dengan pendekatan Islam moderat, Islam berkemajuan. “Insya Allah benih radikalisme itu tidak akan tumbuh,” papar Haedar Nashir, yang sampaikan pula soal politik, masalah cadar, pandangan nasionalisme Indonesia dan menyoal IMM.

Bagi Haedar, radikalisme telah menjadi kecemasan seluruh komponen bangsa dan pemerintah. “Insya Allah, Muhammadiyah cukup tangguh menolak segala bentuk radikalisme,” ujar Haedar.

Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Dr H Kasiyarno, M.Hum, mengatakan, kehadiran Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) diharapkan mampu memimpin perjalanan sistem pendidikan tinggi di Indonesia melalui lulusan-lulusannya.

Para lulusan PTMA diharapkan mampu menjadi pemimpin gerakan membangun peradaban bangsanya secara konkret. “Yaitu melalui kontribusi nyata dalam peran dan kedudukannya di semua tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Kasiyarno.

Sedangkan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Prof H Lincolin Arsyad, M.Sc, Ph.D, menyampaikan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni dalam lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) harus mampu mewujudkan generasi bangsa yang memiliki karakter al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang tidak dimiliki perguruan tinggi lain.

Selain respon PTMA terhadap Permenristek No 55/2018, pemateri dalam acara itu adalah Mendikbud RI Prof Dr Muhadjir Effendy, MAP, Dr M Busyro Muqqodas, SH, M.Hum, Prof Dr H Edy Suandi Hamid, M.Ec dengan pemandu: Dr Sidik Sunaryo, SH, MSi, M.Hum, HA Muttaqin, M.Ag, MA, Ph.D dan H Sudarnoto Abdul Hakim, MA, PhD.

Sumbang saran dan berbagi pengalaman, baik dalam ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan dan alumni PTMA disampaikan UAD (pembinaan Ormawa), UMY (pembinaan alumni), UMS (pembinaan AIK di kemahasiswaan), UM Malang (kewirausahaan) dan UM Magelang (PKM). (Affan)