Sambut Tahun Politik 2024, PP Muhammadiyah: Hentikan Polarisasi, Gaungkan Pemilu Menggembirakan!

JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan semua pihak untuk menjadikan pemilu sebagai ajang merekat persatuan. Hal ini disampaikan saat menerima silaturahmi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Selasa (3/1), di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.

Menyambut tahun politik pada 2024 nanti, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan jika pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini tidak sepatutnya melahirkan polarisasi antar sesama anak bangsa. Justru sebaliknya, pemilu harus menjadi momen untuk bergembira bersama.

“Kami juga menyampaikan pesan dan harapan bahwa selain pemilu luber jurdil dan pasti 5 tahun, juga ada suasana nyaman, aman, gembira dan berkualitas (proses hingga hasilnya). Gembira itu agar kita ketika masuk ke bilik suara termasuk sebelumnya juga tidak saling bersitegang, berhadap-hadapan tetapi nikmati sebagai sebuah kontestasi yang mengeluarga. Itulah yang harus kita ciptakan bersama,” ucapnya.

Sesuai dengan amanat Muktamar ke – 48 Muhammadiyah, terdapat poin isu strategis kebangsaan soal Suksesi Kepemimpinan 2024 yang diharapkan dapat dikawal dengan sebaik – baiknya.

Agar Pemilu 2024 menggembirakan, Haedar juga menyeru kepada elit politik, partai politik, termasuk media massa berhenti menggaungkan narasi kontraproduktif yang hanya menimbulkan perpecahan.

“Kita berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, Parpol, pemerintah, dan berbagai komponen bangsa, termasuk juga teman-teman dari media, mari kita ciptakan sejak dari sekarang bahwa pembelahan politik itu sudah harus menjadi masa lampau karena harganya terlalu mahal,” ajak Haedar.

Sebagai penutup, Haedar memberi nasehat agar peserta pemilu 2024, dalam hal ini partai dan elit politik untuk menunjukkan jiwa kenegarawanan dalam bersaing memperoleh suara.

“Maka kami berharap ada kesadaran kolektif, kesadaran politik bersama bahwa pemilu adalah ajang untuk membangun persatuan bangsa, membangun kemajuan dan pemilu harus menjadi titik di mana kita berdemokrasi itu betul-betul bukan hanya memperebutkan kursi. Tetapi ada hikmah kebijaksanaan. Siapapun nanti yang menang dan menduduki posisi di pemerintahan dan legislatif, itu amanat terbesar dan terberat, bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pesta pora, tetapi sebagai tanggung jawab yang luhur tapi berat,” ingat Haedar.

“Begitu juga jika nanti tidak memperoleh kesempatan atau kekuasaan posisi kursi, juga dengan lega hati untuk tetap berkhidmat untuk bangsa dan negara. Nah jika itu terlaksana tentu jadi hal yang kondusif,” tegasnya.

Senada dengan Haedar, dari pihak KPU menjamin berdasarkan konstitusi dan dalam beberapa pandangan yang disampaikan, selain luber jurdil pemilu juga tetap dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hal tersebut sudah sesuai dengan UUD 1945, sehingga tidak perlu lagi ada wacana atau opini yang mengambangkan pemilu.

“KPU ini karakternya berperan sebagai lembaga layanan dengan melayani dua pihak. Pertama, melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kedua, melayani peserta pemilu,” jelas Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Pihaknya juga mengakui Muhammadiyah sebagai organisasi tertua yang berdiri jauh sebelum Republik Indonesia merdeka, memiliki banyak sekali warga dan anggota yang masuk dalam daftar pemilih.

“Menurut kami, layanan – layanan KPU kepada pemilih akan lebih efektif jika kami meminta tolong kepada Muhammadiyah untuk bantuan dan kerjasamanya,” (*)

Wartawan: Dzikril Firmansyah
Sumber: muhammadiyah.or.id