Sultan Baktiar Najamudin: Mayoritas Rakyat Ingin Capres Bukan Kader Partai

YOGYA – Hampir 70 persen rakyat menginginkan calon presiden bukan kader partai. Semakin banyak calon presiden, demokrasi semakin bagus. Sejarah mencatat, demokrasi lebih baik daripada otoriter.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua III DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, S.Sos, M.Si., saat melakukan kunjungan ke Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sekaligus menjadi narasumber dalam diskusi “Anomali Demokrasi dan Posisi DPD RI dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia” di Amphitarium Fakultas Kedokteran UAD, Senin (14/2).

Acara ini dihadiri Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Dr. Norma Sari, S.H, M.Hum., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Utik Bidayati, S.E., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Alumni Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H., Kepala Biro Kemahasiswaan & Alumni Choirul Fajri, S.I.Kom., MA, Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa Danang Sukantar, M.Pd., Kepala Bidang Pengembangan Karakter & Kesejahteraan Caraka Putra Bakti, M.Pd., Kepala Bidang Pusat Pengembangan Karir apt. Hendy Restiono, MPH., dan anggota DPD RI Dapil DIY Drs. M. Afnan Hadikusumo.

Di depan para civitas akademika UAD, Sultan Baktiar Najamudin menilai banyak anak bangsa yang bagus dan kredibel, namun tidak mempunyai saluran dan kesempatan.

“Karena itulah DPD harus bisa menjadi saluran dan membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa,” tandasnya.

Ia juga menyatakan perlunya meninjau ulang demokrasi atau konstitusi, terlebih di masa transformasi digital saat ini yang setiap hari makin maju dan canggih. Transformasi digital itu memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan, bukan hanya dari segi bisnis, juga kehidupan sosial politik rakyat Indonesia.

Sultan menerangkan, masalah negara saat ini adalah politik dan ekonomi, selain demokrasi di Indonesia masih mencari bentuknya.

“Kalau masalah politik dan ekonomi itu baik, baiklah semuanya. Karena politik dan ekonomi sangat erat hubungannya,” ungkap Sultan. Sebaliknya, bila kedua hal itu tidak beres, negara akan banyak mengalami masalah.

Norma Sari dalam sambutannya menyampaikan bahwa sorotan internasional sangat tajam mengenai demokrasi di Indonesia. Tentunya hal itu harus menjadi kepedulian bangsa dalam multi perspektif, khususnya dalam soal demokrasi.

Muhammadiyah memiliki konsep yang fundamental berupa darul ahdi wa syahadah. “NKRI sangat dinamis di dalamnya dan berkontribusi yang positif serta progresif dalam memajukan Indonesia,” katanya. (*)

Wartawan: Dzikril Firmansyah
Editor: Heru Prasetya