YOGYA – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menyebut bahwa elemen-elemen masyarakat sipil merupakan modal kekayaan sosial yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi situasi saat ini.

Hal itu disampaikan ketika menjadi pembicara kunci dalam Diskusi Publik bertema “Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal?” yang diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah secara online, Rabu (21/7) malam.

Busyro berpendapat bahwa aksi-aksi kepedulian yang dilakukan berbagai elemen masyarakat sipil saat ini menggambarkan fakta bahwa sesunggguhnya dalam menghadapi situasi kompleks dan ruwet saat ini kita berada di antara optimisme dan pesimisme yang mungkin berimbang. Ia mengajak kita berada dalam sikap optimis karena negara memiliki kekayaan luar biasa.

“Negara kita sekarang berada dalam satu realitas sosial bahwa negara ini memiliki kekayaan luar biasa. Kekayaan ini berupa komitmen moralitas yang tinggi, jujur, transparan, produktif yang memiliki kohesi sosial luar biasa dahsyatnya. Hal itu menjadi modal kekayaan sosial, kekayaan moral, kekayaan cultural, sekaligus kekayaan politik,” tegasnya.

Namun ia juga mengungkapkan persoalannya. Busyro menilai bahwa persoalannya ada pada sikap pemerintah untuk memiliki kehendak lebih jujur dan terbuka menyikapi elemen-elemen masyarakat sipil. Ditambah lagi melihat banyak berita yang beredar tentang kelompok-kelompok yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan bisnis.

Busyro mengajak masyarakat, agar dalam menghadapi hal demikian antarsesama memiliki rasa senasib sepenanggungan  yang merupakan bagian dari etika Pancasila dan etika agama yang selama ini menjadi pegangan bangsa Indonesia.

“Mari kita buktikan etika moralitas agama masing-masing dengan agenda penyelamatan jiwa 270 juta warga Indonesia minus yang sudah wafat. Karena pemerintah tidak mungkin sendirian, masyarakat sipil juga tidak bisa sendirian,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa satu-satunya langkah adalah mengintegrasikan sikap-sikap yang lebih terbuka, jujur, cerdas, dan menciptakan konsep yang bukan minimalis tapi harus mendengarkan semua pihak. Melalui  webinar tersebut ia berharap agar antarsesama unit yang bisa memberikan masukan berupa evaluasi kepada pemerintah.

“Apa yang pemerintah lakukan jangan sampai statis pada perpanjangan tanpa ada solusi konkrit. Itulah kontribusi kita sebagai elemen masyarakat sipil sebagai suatu kekuatan sosial harus dihargai pemerintah tidak hanya pada masa pandemi,” tambahnya.

Webinar selama dua jam lebih tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Didit Ratam (Wakil Ketua Bidang Relawan Satgas Penanggulangan Covid 19 BNPB), Agus Syamsudin (Ketua MCCC PP Muhammadiyah), Pandu RionoJuruwabah (FKM UI), Rimawan Pradiptyo (Komunitas SONJO DIY), testimoni oleh Trisna Raharjo (FH UMY), Arif Jamali Muis (MCCC), M Taufiq AR (FPRB DIY), dan Bachtiar Kurnia Effendy (GETAPAK MCCC). (*)

Wartawan: Mayda Dwi
Editor: Heru Prasetya