Soal Kabinet: PP Muhammadiyah Hormati Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA — “Bukan watak Muhammadiyah ributkan jabatan,” tandas Dadang Kahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Menurut Dadang Kahmad, Muhammadiyah menghormati dan mengucapkan selamat atas pembentukan Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai hak prerogatif sepenuhnya presiden terpilih.

Menanggapi munculnya pemberitaan yang mempersepsikan bahwa  warga Muhammadiyah tidak puas dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju yang disusun oleh Presiden Jokowi, Dadang mengatakan Muhammadiyah bahkan berterima kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menko PMK.

Diharapkan Dapat Menjaga Integritas Diri Secara Individual dan Kolektif

Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunungjati, Bandung, Jawa Barat, mengatakan, pernyataan-pernyataan di luar yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, MSi yang mempersoalkan pengangkatan menteri, tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan.

Dadang pun mengimbau agar para anggota atau kader Muhammadiyah  tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar kabinet atau masalah nasional lainnya, yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah. Dadang, yang juga pakar perbandingan agama itu menegaskan, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. “Dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan,” kata Dadang yang menambahkan hal itu sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin. (*/Affan)